Senin, 29 Juni 2009
Sebanyak 70 siswa SMK di Surabaya harus kehilangan haknya karena terlambat mendapat kabar kelulusan ujian nasional (UN).

Sebelumnya para siswa itu dinyatakan tidak lulus dan sempat menjalani ujian kejar paket C. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, dan Kesenian Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Edi Santoso, 70 siswa itu sebelumnya sudah menjalani ujian kejar paket C yang digelar pada 24 Juni lalu. Setelah selesai menempuh ujian setara SMA itu mereka baru mendengar kabar kalau ternyata lulus UN. ”Kami jadi bingung, akhirnya siswa itu kami kembalikan ke sekolah untuk menerima kelulusan UN,”ujar Edi kemarin.

Dengan kondisi itu, lanjut Edi, status siswa yang ikut kejar paket langsung gugur.Pasalnya,secara sah sudah ada keputusan tentang kelulusan UN siswa tersebut sehingga tidak perlu menjalani kejar paket. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) Dindik Surabaya Ruddy Winarko menambahkan, ketika masa pengumuman resmi dulu, dia mengakui ada siswa SMK yang belum dinyatakan lulus.Dan setelah ditunggu dua pekan, nilai UN serta ujian produktif akhirnya baru turun.

”Baru setelah dirata-rata,kami memutuskan siswa itu lulus.Nilai dari Jakarta memang baru diterima beberapa hari ini,”ujar Ruddy. Mantan Kepala SMKN 1 Surabaya itu melanjutkan, di masa pengumuman resmi dulu siswa yang belum dinyatakan lulus UN masih banyak karena belum semua hasil ujian produktif diberikan.Alhasil, para siswa yang nilainya belum keluar itu harus secepatnya berkoordinasi dengan sekolah agar nilai mereka segera dipastikan.

Kasus yang paling vital terjadi di SMKN 2 Surabaya.Ketika pengumuman UN,ada 93% siswa di sekolah itu tidak lulus. Tapi setelah menunggu dua hari,menurut hasil verifikasi terbaru hanya tiga siswa yang sebenarnya tidak lulus.”Nilai ujian produktif tidak bisa keluar maupun dibaca dalam komputer. Itu yang jadi kendala kami dalam menentukan kelulusan,”tegasnya. Ketua II Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori menilai situasi ini jelas-jelas merugikan siswa.

”Psikologi siswa jelas terganggu gara-gara tekanan seperti ini. Parahnya lagi, kesempatan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri (PTN) musnah,” ungkapnya. Apalagi, kata Isa, saat ini pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) sudah ditutup.

”Sistem dan pendataan pemerintah merugikan hak pendidikan siswa. Apalagi masih ada siswa yang belum dapat nilai UN sampai sekarang,”ucapnya.(Seputar Indonesia Jatim)

0 komentar:

Poskan Komentar

Search

Memuat...